Teguhkan Pendirian Kita,

Terus Lawan Rejim Anti Rakyat Sby-Kalla Dengan Memperbesar Dan Memperhebat Perjuangan Kita Dalam Aksi-Aksi Massa Yang Gegap Gempita

Tanggal 24 Mei 2008, rejim SBY-Kalla kembali membuka memperlihatkan muka bopengnya sebagai rejim anti rakyat yaitu dengan menaikkan harga BBM di dalam negeri. Kebijakan yang tidak populis tentang kenaikan harga BBM sebesar 28,7% ini, telah memicu kebangkitan pergerakan rakyat di Indonesia secara lebih meluas. Kenaikan harga ini merupakan yang ketiga kalinya setelah hal serupa yang dilakukan pada pada Maret 2005 dan Oktober 2005. masing-masing dengan kenaikan sebesar 29% dan 128%.

Dalam setiap pemberitaan di berbagai media, tidak pernah lepas dari pantauan kita tentang aksi-aksi yang dilakukan berbagai sektor rakyat tertindas yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang diterapkan oleh rejim kali ini. Alasan menyelamatkan APBN agar tidak bangkrut karena besarnya tanggungan subsidi yang harus diberikan pemerintah pada BBM yang dikonsumsi oleh rakyat akibat kenaikan harga minyak dunia yang terskhir mencapai US$ 135 per barrel, jelas tidak bisa kita terima. Meskipun pemerintah berasumsi bahwa kenaikan harga BBM ini merupakan jalan terbaik yang harus dilakukan karena perhitungan yang dilakukan kenaikan ini akan menghemat anggaran negara sampai dengan Rp 190 trilliun atau sekitar US$ 20 milliar.

Ada banyak pilihan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan APBN. Para ekonom telah mengajukan beberapa opsi menyikapi kenaikan harga minyak di dunia internasional, tetapi nyatanya pemerintah ternyata lebih memilih menaikkan harga BBM ini sebagai jalan “terbaik” yang diambil. Padahal ada beberapa hal yang harus dipandang secara lebih jernih. Opsi tersebut di antaranya adalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola kekayaan minyak yang ada di berbagai sumber-sumber sumur minyak yang dimiliki. Sebagian besar justru diolah oleh perusahaan minyak besar dunia dengan sistem bagi hasil yang sangat tidak adil. Pemerintah masih saja mempertahankan keusangan perusahaan minyak negara Pertamina yang makin lama makin usang karena sumur-sumur minyaknya yang sudah tidak potensial lagi untuk dieksplorasi. Yang akibatnya tahun 2008 ini Indonesia akan keluar sebagai negara anggota OPEC karena produksi minyak yang dimilikinya jauh dari cadangan yang harusnya ditetapkan sebagai syarat sebagai anggota OPEC. Sungguh ironis, Indonesia kemudian menjadi negara pengimpor minyak.

Opsi yang lain adalah, bahwa Indonesia penuh dengan sumber kekayaan yang lain yang masih bisa dieksplorasi dengan mengandalkan tenaga produktif yang dimiliki oleh negara Indonesia sendiri. Tetapi lagi-lagi rejim yang berkuasa kita kali ini adalah rejim yang lebih suka menggadaikan kekayaan negara ini untuk kepentingan imperialisme. Sehingga kekayaan yang melimpah tersebut hanya untuk memenuhi pundi-pundi kekayaan para investor asing dan sebagian borjuasi komprador yang hanya bisa bertahan dengan mengandalkan utang dari negara imperialis. Pun, dengan penanaman modal asing tersebut, Indonesia hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Harusnya pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap UU penanaman modal tahun 2007 yang baru saja disahkan di mana di dalamnya mengatur tentang kontrak karya.

Selain itu, APBN kita sebenarnya tidak dibebani dengan subsidi, tetapi oleh beban pembayaran utang luar negeri yang mencapai 30%-40% dari APBN kita setiap tahunnya untuk dibayarkan. Padahal, sedikitpun rakyat tidak merasakan dampak positif dari utang tersebut. Kecuali penderitaan dan penghisapan yang harus dirasakan melalui pencabutan subsidi dan paak-pajak yang harus dibayarkan. Di sini pun pemerintah tidak mampu untuk mengatakan tidak pada utang yang harus dibayarkan tiap tahunnya ditambah dengan tanggungan bunganya yang melangit.

Dampak dari kenaikan harga BBM ini tentu saja akan menyentuh sampai ke sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia. Tidak ada satu sektor masyarakatpun yang tidak akan terbebas dari imbas kenaikan harga BBM ini. Buruh, tani, perempuan, miskin kota bahkan borjuasi kecil yang terhimpun dalam pekerja merdeka, pegawai rendahan, pekerja kontrak, PNS dengan pangkat rendah, prajurit rendahan, nelayan dan pengajar-pengajar yang mempunyai watak demokratis serta lapisan masyarakat tertindas lainnya akan terkena dampaknya. Hak hidup mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak terampas secara tersistematis dan terus mengalami kemerosotan dan keterpurukan.

Buruh yang bekerja di pabrik-pabrik akan mengalami ancaman PHK besar-besaran atas alasan naiknya biaya produksi. Sedangkan yang lainnya akan mengalami penindasan yang lebih intensif dengan penambahan jam kerja agar mesin-mesin penghasil uang para pengusaha terus berjalan, di tengah sistem kerja kontrak dan outsourching. Efisiensi-efisiensi di bidang ketenagakerjaan juga pasti akan dilakukan, dengan bentuk-bentuk pemotongan-pemotongan tunjangan dan lain sebagainya. Meskipun KADIN mengeluarkan janji untuk memberikan tunjangan tranpsortasi dan menaikkan uang makan pada bulan Juni 2008 ini. Tetapi lagi-lagi ini tergantung dari kebijakan perusahaan apakah dia mampu untuk memenuhinya atau tidak. Terakhir, Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia (APGAI) memperkirakan 30% pekerja di industri garmen dan aksesoris terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul kenaikan biaya produksi dan harga BBM.

Di daerah pedesaan, petani kecil akan mengalami ancaman kehilangan tanahnya karena jeratan utang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin lama semakin tidak terjangkau dengan penghasilan panen yang didapatkannya. Sedangkan para buruh tani yang bekerja di tanh-tanah para tuan tanah maupun tani kaya akan terancam pemutusan hubungan kerja karena, lagi-lagi, naiknya ongkos produksi. Hingga mereka siap akan menjadi barisan baru calon-calon buruh murah yang akan bekerja di perkotaan.

Kenaikan harga BBM ini juga pasti akan memicu kenaikan ongkos transportasi yang mencapai kisaran 30%-50% di berbagai daerah. Harga-harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula, minyak sayur dan berbagai jenis sayur-sayuran akan merangkak naik seiring dengan kenaikan harga BBM. Para ibu rumah tangga akan semakin bingung untuk mengatur keuangan rumah tangga karena kenaikan harga di berbagai kebutuhan tidak seimbang dengan gaji yang akan diterima. Angka malnutrisi akan meningkat dan ancaman busung lapar di berbagai daerah akan semakin besar karena gizi makanan yang tidak dapat dipenuhi.

Nelayan-nelayan akan enggan melaut karena ongkos untuk melaut lebih besar daripada keuntungan yang didapat ketika dia melaut. Harga satu liter solar yang meningkat dari Rp4.300 menjadi Rp5.500 tentu sangat memberatkan para nelayan kecil kita di berbagai pesisir di Indonesia.

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah penduduk miskin tahun ini akan bertambah 4,5 juta akibat kenaikan BBM. Total penduduk miskin akan meningkat menjadi 41,7 juta jiwa atau sekitar 21,92% dari total penduduk Indonesia. Kenaikan BBM ini juga akan memicu angka pengangguran terbaru yaitu 9,7 juta jiwa atau 8,6% dari total penduduk Indonesia.

Pemerintah pun sebenarnya mengetahui dampak kenaikan harga BBM ini akan meningkatkan jumlah keluarga miskin dan angka pengangguran. Langkah yang kemudian mereka ambil adalah memberikan BLT Plus kepada 19,1 juta keluarga miskin di Indonesia. Anggaran yang dikeluarkan mencapai 14,1 triliun diberikan selama 7 bulan ke depan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diberikan pada bulan Mei 2008 ini untuk 3 bulan ke depan sebesar Rp 300.000,00. Dan 4 bulan sisanya diberikan pada bulan September 2008. Rupanya pemerintahan kita tidak belajar dari pemberian BLT pada tahun 2005 yang tidak mendorong peningkatan kegiatan produksi sama sekali. Data yang diambil oleh pemerintah ini pun tidak diperbaharui dan masih menggunakan data yang lama. Standarisasi keluarga miskin yang menjadi patokan BPS melakukan pendataan juga tidak jelas. Politik KTP yang diterapkan untuk mendapatkan BLT, sangat menyudutkan rakyat miskin yang tidak mampu membuat KTP karena biayanya yang mahal. Langkah ini hanya diambil sebagai upaya menciptakan pencitraan yang positif bahwa rejim yang berkuasa saat ini “baik hati” karena memberikan bantuan secara langsung. Selain juga untuk mencoba meredam gejolak gerakan rakyat yang akan terjadi jika harga BBM naik. Tentu saja, nominal BLT yang diberikan ini tidak akan cukup untuk menutup kenaikan harga bahan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan kebutuhan pokok yang lain.

Upaya yang harusnya pemerintah lakukan adalah melakukan penghentian kembali alih fungsi lahan untuk pengembangan biofuel (tanaman jarak dan kelapa sawit) dengan penyediaan lahan bagi pangan rakyat dan pembangunan infrastruktur lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Dan itu bisa dijalankan dengan melaksanakan program reforma agraria sejati atau sekurang-kurangnya menjalankan apa yang telah tertuan dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. kemudian tanah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun kebutuhan industri dalam negeri tanpa bergantung pada komoditas impor yang hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha besar komprador di dalam negeri.

Cara yang paling radikal adalah dengan melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset migas asing milik imperialis dan borjuasi besar komprador, sehingga lebih memaksimalkan kebutuhan pasokan minyak dan pasar minyak di dalam negeri. Dan memberikan ruang yang lebih kepada Pertamina untuk menguasai sumber-sumber minyak beserta distribusi dan pemasarannya. Tetapi Nasionalisasi Aset mensyaratkan rejim yang berani melawan Imperialisme, padahal kita tahu SBY–kalla tidak ubahnya pelayan setia Imperialis.

Dengan demikian makin nyatalah bahwa rejim yang berkuasa saat ini adalah rejim anti rakyat yang menghambakan diri pada kepentingan imperialis. Rejim ini lebih memilih menindas rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak pro rakyat untuk menghidupi tuannya, imperialisme AS yang kini semakin sekarat.

Menghadapi situasi yang demikian ini, gelombang-gelombang aksi penolakan terhadap kebijakan anti rakyat terus meningkat baik ketika sebelum maupun setelah ditetapkan besaran kenaikan harga BBM. Aksi-aksi yang dilakukan oleh berbagai sektor, baik buruh, tani, perempuan, miskin kota, pemuda mahasiswa, perempuan dan kalangan borjuasi kecil lainnya yang haknya terlanggar dengan kebijakan ini. Aksi inipun kemudian dikemas dalam berbagai bentuk dan tidak terlepas dari berbagai kepentingannya masing-masing. Aksi-aksi yang dilakukan sebagian besar bersifat spontanitas dan tidak terorganisir dan sangat rentan untuk dipatahkan oleh rejim rekasioner SBY-Kalla karena tidak diimbangi dengan aktifitas pengorganisasian dan propaganda yang tepat. Sedangkan aksi-aksi yang lain, mempunyai haluan reformis dan opportunis. Sebagian memanfaatkan kenaikan gerakan massa untuk menaikkan nilai tawar di depan pemerintahan reaksioner untuk kemudian ambil bagian dalam politik praktis di Pemilu 2009. Sebagian lagi bertindak dengan tergesa-gesa tanpa melakukan penilaian yang lebih mendalam atas situasi politik dan ekonomi Indonesia, gerakan inipun akan mudah dipatahkan oleh pemerintahan reaksioner hari ini karena rejim mempunyai alasan yang kuat untuk memberangus gerakan ini dengan berbagai cara. Meskipun masing-masing membawa bendera yang sama yaitu penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.

Gerakan mahasiswa yang dilakukan kini masing-masing masih terjangkiti penyakit heroismenya, seperti pada peristiwa Reformasi tahun 1998. Menilai diri sebagai agent of change, mampu melakukan perubahan. Padahal mahasiswa adalah kelas yang paling rentan untuk berubah pandangan, meskipun dia telah belajar teori-teori yang maju, jika dia tidak menempa diri pada praktek perjuangan yang hebat dengan bergabung dengan sektor rakyat yang tertindas. Cirri khas gerakannya kini yang masih sectarian, menonjolkan heroismenya dan seolah terlepas dari perjuangan rakyat tertindas lainnya. Jika memang demikian maka gerakan-gerakan yang dilakukan hanya bersifat sementara dan spontanitas belaka. Hingga makin mudahlah rejim reaksioner yang berkuasa untuk membungkam seluruh gerakannya.

Seperti aksi yang belakangan dilakukan di Universitas Nasional (Unas) Jakarta Selatan, Universitas Hasanudin Makasar, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta di Cawang Jakarta Selatan maupun di Salemba, Universitas Persada Indonesia Yayasan Akuntansi Indonesia (UPI YAI) Salemba, Universitas Shahid Jakarta Selatan dan Universitas Prof. Dr. Moestopo (beragama). Aksi-aksi tersebut menuntut soal penolakan kenaikan BBM. Namun karena terpisah dari gerakan rakyat yang lainnya maka gerakan itu mudah dipatahkan dengan penyerangan dan pembubaran paksa yang dilakukan, sebagian dikejar dan mengalami tindak kekerasan di areal “steril”, yaitu wilayah kampus. Bahkan isunya dibelokkan oleh pihak aparat menjadi isu-isu yang tidak sesuai dengan tuntutan mahasiswa, seperti penggunaan narkoba dan minuman keras. Sebagian bahkan dikabarkan dalam berbagai terbitan sebagai gerakan yang meresahkan masyarakat dan tersangka yang tertangkap dikenai dengan sanksi tindak pidana.

Selain dengan tindakan kekerasan yang dilakukan, upaya pemerintah untuk mematahkan gerakan di kalangan mahasiswa ini adalah dengan mengeluarkan beasiswa sebesar Rp 500.000 per semester kepada 400 ribu mahasiswa yang menuntut ilmu di Indonesia. Penerima ini merupakan 10% dari jumlah mahasiswa aktif di 83 perguruan tinggi negeri dan 2.700 perguruan tinggi swasta pada tahun 2008. beasiswa ini akan diberikan pada semester ganjil (Agustus 2008). Sedangkan untuk kepastian pemberian beasiswa ini pada tahun 2009 tidak dipastikan dan tergantung dari kebijakan DPR. Kebijakan ini setidaknya menghabiskan anggaran sebesar Rp 20 milliar. Tentu saja kita harus lebih kritis untuk memandang persoalan ini. Apakah beasiswa sebesar Rp 500.000 tersebut mencukupi untuk kebutuhan biaya pendidikan di bangku kuliah saat ini (untuk SPP, SKS, sumbangan gedung, buku kuliah dan biaya lainnya)? Minimal satu semester. Nyatanya memang jauh dari cukup.

Situasi sekarang ini, bagi gerakan massa demokratis adalah saat yang paling tepat untuk semakin menggencarkan propaganda dan mengorganisasikan massa dalam sebuah organisasi yang tepat. Karena di tengah kebingungan dan kekalapan rejim anti rakyat SBY-Kalla hari ini, mereka akan menggunakan segala cara untuk membungkam dan mematahkan gerakan rakyat. Dari cara yang paling halus, BLT Plus dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu di berbagai perguruan tinggi Indonesia, sampai ke cara yang paling kasar yaitu cara kekerasan dan pembubaran terhadap aksi-aksi penolakan kebijakan kenaikan harga BBM. Moment ini akan kita gunakan untuk semakin mengucilkan klik reaksioner yang berkuasa saat ini sekaligus membuka muka bopeng dari kalangan-kalangan reformis yang enggan melakukan kegiatan propaganda dan pengorgansiasian dan mengambil jalan pintas dengan menunggangi aksi-aksi massa untuk menaikkan nilai tawar di depan rejim untuk kemudian maju di Pemilu 2009. Sekaligus membuka lebar-lebar gerakan dari kalangan oportunis tentang medan perjuangan yang sesungguhnya dan langkah apa yang harusnya ditempuh. Dan hanya dengan bergabung dalam gerakan yang mempunyai aliansi dasar buruh dan tanilah, bangsa Indonesia bisa keluar dari keterpurukannya.

Selain aktifitas propaganda dan pengorganisasian, kegiatan aksi massa yang semakin besar dan terus meningkat dalam skala kualitas maupun kuantitas akan terus digencarkan. Karena aksi turun ke jalan yang kita lakukan adalah sebagai bentuk bahwa kita sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan yang berkuasa yang anti rakyat, anti demokrasi, fasis, pengabdi pada kepentingan asing dan abdi setia imperialisme. Dan tentu saja tahun 2009 akan kita sambut dengan aksi-aksi massa yang gegap gempita dan menunjukkan bahwa Pemilu pada tahun 2009 hanyalah kegiatan yang sia-sia tanpa membawa perubahan yang pasti dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja.

Dengan tanpa mengecilkan peranan gerakan mahasiswa dalam proses perubahan di Indonesia, gerakan mahasiswa ini harus belajar sekaligus meleburkan diri dalam gerakan massa demokratis yang mempunyai aliansi dasar buruh dan tani di bawah kepemimpinan kelas buruh, karena hanya dua kelas inilah yang mempunyai massa depan dalam gerakan massa demokratis. Gerakan mahasiswa ini tidak sendiri, sehingga kepercayaan rakyat kepada mahasiswa sebagai kekuatan pendukung perubahan akan terbangun. Aksi-aksi yang kemudian dilakukan adalah mensinergiskan antara tuntutan gerakan rakyat di tiap basis dengan menggencarkan aksi-aksi di kampus menuntut hak-hak demokratisnya yang telah dilanggar. Menggenalkan persoalan-persoalan rakyat dalam kegiatan diskusi-diskusi dan mimbar bebas yang sifatnya demokratis. Gerakan mahasiswa juga harus melepaskan diri dari watak heroismenya yang tinggi, sekali lagi mahasiswa adalah kelas bojuis kecil, di mana dia sangat rentan untuk berubah haluan dalam situasi dan kondisi tertentu.

Dengan demikian, kami Front Mahasiswa Nasional, sebagai bagian dari gerakan massa demokratis secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan menuntut untuk segera dilakukan pembatalan terhadap kenaikan harga BBM. Karena terbukti kenaikan ini hanya akan menambah kemerosotan kualitas hidup. Angka keluarga miskin dan angka pengangguran meningkat, yang diakibatkan PHK massal, kehilangan sumber mata pencaharian, tingginya angka anak putus sekolah, dan sebagainya. Kami juga mengutuk segala bentuk represifitas yang dilakukan pemerintah melalui aparat-aparatnya terhadap aksi-aksi yang dilakukan rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM baik yang dilakukan oleh sektor buruh, tani, miskin kota, pemuda mahasiswa, perempuan dan kalangan gerakan demokratis lainnya. Kucilkan klik SBY-Kalla dan buka topeng-topeng palsu kalangan reformis dan oportunis dengan semakin menggencarkan aksi-aksi massa untuk meraih kemenangan yang lebih besar di hari depan. Perbesar dan perkuat organisasi dengan aktifitas propaganda dan pengorganisasian yang tepat. Kemudian bersatu dan memperbesar kekuatan gerakan rakyat yang mempunyai aliansi dasar buruh dan tani.

Front_Mahasiswa@Nasional